Laporan Keuangan Membaik, Komisi II Apresiasi Kemendagri

10-07-2012 / KOMISI II

Komisi II DPR memberikan apresiasinya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh jajarannya yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait dengan Laporan Keuangan Kemendagri TA 2011.

Apresiasi tersebut di tuangkan dalam butir kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat melakukan Rapat dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7).

“Terhadap berbagai permasalahan yang menjadi temuan BPK dan belum selesai ditindaklanjuti, Komisi II DPR meminta kepada Kemendagri untuk segera menindaklanjuti dan mengupayakan penyelesaiannya sesuai dengan Rekomendasi BPK,”kata Garjar Pranowo.

Terkait dengan penyerapan anggaran Kemendagri TA 2011 yang hanya sebesar 77,24 persen, terang Ganjar, Komisi II DPR meminta kepada Kemendagri agar ditahun yang akan datang lebih efektif dalam perencanaan anggaran, sehingga tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sebelumnya dalam laporan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni, dalam pengelolaan keuangan, Kemendagri mendapatkan WTP dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2010 dan 2011, yang mana pada tahun 2009 masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Bahkan selama empat tahun berturut-turut sebelumnya mendapat opini ‘disclaimer,”jelasnya.

Mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK terkait Laporan Keuangan Tahun 2011, Kemendagri telah menyusun action plan (rencana aksi) terhadap hasil pemeriksaan dimaksud. “Atas temuan yang bersifat administratif sejumlah 36 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, dan terhadap temuan yang bersifat kewajiban setor ke Kas Negara sebanyak Rp. 842,5 juta, sedangkan sisa Rp. 8.75 miliar akan diselesaikan sesuai dengan rencana aksi, paling lambat minggu ke I bulan Agustus 2012,”tegasnya.(nt)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...